Komite koordinasi pasukan koalisi Irak mengajukan banding ke PBB untuk meminta perlindungan internasional untuk membantu mempertahankan “Arab Sunni” di Irak melawan tirani milisi Syiah.
Pada hari Sabtu, komite membuat pengumuman yang menyatakan bahwa mereka telah bertemu secara tertutup dengan deputi saat ini, mantan anggota parlemen, dan pejabat partai.
Pada pertemuan tersebut semua anggota yang hadir sepakat bahwa telah jelas fakta ada pihak lain, yang menjadi ancaman setelah ISIS, memulai menghancurkan identitas Irak, dan bahwa mereka melakukan operasi di Irak dengan aksi teroris terbaru mereka dalam serangan terhadap Propinsi Diyala.
Juga disepakati bahwa apa yang terjadi di Diyala membuktikan itu bukan hanya kecelakaan, tetapi tindakan pragmatis yang berasal dari pola pikir tertentu yang dianut oleh beberapa milisi Popular Mobilization Force. Perlu dicatat bahwa Popular Mobilization Force adalah kelompok yang bertanggung jawab pada hasil pertemuan yang memerintahkan pembunuhan, pengusiran warga, peledakan, dan pembersihan sektarian.
PM Irak Al-Abadi juga membuat pernyataan tentang pemberantasan semua milisi di Irak, dan juga menyebutkan bahwa tokoh politik di parlemen tidak harus bekerja dengan angkatan bersenjata di luar pemerintah, dan bahwa semua senjata dan pasukan hanya dibatasi di bawah kontrol Pemerintah Irak.
Al-Abadi menambahkan bahwa peristiwa yang terjadi di Diyala dan beberapa daerah lainnya di seluruh wilayah, kini membuat negara meminta bantuan kepada PBB untuk meminta perlindungan internasional, selain itu, pemerintah telah gagal memeberikan jaminan keamana kepada semua warga.
Eskalasi ini terjadi setelah ketegangan meningkat di Diyala, di mana 9 masjid Sunni di hancurkan dan dibakar oleh milisi dan faksi bersenjata Syiah.(ts/middleeastupdate)
eramuslim.com